PENEMPATAN PMI DI ARAB SAUDI DISEPAKATI "SISTIM SATU KANAL"

Penempatan PMI di Arab Saudi disepakati “Sistim Satu Kanal”    

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi menandatangani  Kesepakatan “SPSK=Sistim Penempatan Satu Kanal” atau “One-Channel”  PMI (Pekerja Migran Indonesia). 

Jum’at 12-10-2018 di Kantor Kemnaker RI.

Pendandatanganan kesepakatan ini oleh Hanif Dhakiri (Kemnaker RI) dan Ahmed bin Sulaeman bin Abdulaziz AlRajhi, Menteri Tenaga Kerja dan Pengembangan Sosial, Kerajaan Arab Saudi. 

Juga  ditandatangani “Technical Arrangement” antara  Marulli Hasoloan, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker RI dengan Abdulaziz Al-Amr, Sekretaris Hubungan Internasional Kementerian Tenaga Kerja dan  Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, untuk  “Pembenahan Tatakelola Penempatan PMI yang meliputi “ Perlindungan dan Kesejahteraan”

Diharap Kerja-sama bilateral ini dapat  “Mewujudkan mekanisme Peningkatan dan Perlindungan PMI. Dengan berbagai perbaikan “ Yang Terintegrasi Melalui Satu Sistim”  maka Penempatan dan Perlindungan PMI berjalan lebih baik.

Kerjasama ini bersifat  bersifat “Uji Coba Secara Terbatas” 

Artinya :

1.  Jumlah Penempatan PMI masih terbatas. 

2.  Ada evaluasi setiap 3(tiga) bulan.
3.  Lokasinya masih tertentu ( Jeddah, Madinah, Riyadh dan Wilayah Timur : Dammam,  Qobar   dan Dahran).

Penempatan  PMI juga berdasarkan “Jabatan dan Keahlian tertentu”  bukan  “Sebagai Pembantu Rumah Tangga”  yang mengerjakan semua pekerjaan domestik.

Adapun jabatan dengan kehlian tertentu adalah : 

1.   Baby Sitter ( Perawat Bayi).
2.   Family Cook ( Tukang masak keluarga). 

3.   Elderly Caretaker  ( Penjaga Orangtua/Lansia). 

4.   Family Driver (Sopir Keluarga). 

5.   Child Care Worker ( Pekerja Penjaga Anak ). 

6.   House Keeper (Pengurus Rumah).

PMI tidak lagi bekerja dengan  “Sistim Kafalah = Majikan Perseorangan”.  Melainkan “Sistim Syarikah” yaitu perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Arab Saudi.

Kemnaker Mengatakan dengan “SPSK” ini tidak berarti “Mencabut Permen No. 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke Kakawasan Timur Tengan (Timteng). 

Sebaliknya “SPSK” adalah kebijakan untuk “ Memastikan Tidak Ada Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Penghentian dan Pelarangan PMI ke Timur Tengah ( TimTeng)”.

Ada 21 poin penting pada SPSK, yang pada Kerjasama sebelumnya tidak diatur dan menjadi titik lemah dalam perlindungan PMI antara lain : Proses rekrutmen dan Penempatan PMI melalui “ Sistim online terintegrasi” yang  memungkinkan kedua belah Pemerintah melakukan: 

a.  Pengawasan, 
b.  Pemantauan  dan  

c.   evaluasi.

Kerjasama ini dalam kerangka :

1.   Melindungi hak PMI,

2.   Mengatur hubungan kerja antara majikan dan PMI. 
Sesuai dengan dengan hukum dan peraturan : 

1.   Kedua Negara dan  

2.   Konvensi Internasional.

Sistim ini mempermudah PMI dan Pemerintah Indonesia melakukan Perlindungan.

Perjanjian Kerja (PK) mengacu pada “Kontrak Kerja” yang telah ditetapkan : 

1.   Berdasarkan prinsip kerja yang layak.

2.   Gaji dibayarkan melalui bank.

Kedua Negara sepakat membentuk  “JOINT COMMITTEE”   yang bertugas “ : 

1.  Mengawasi/mengevaluasi  implementasi  “Proses Rekrutmen dan Penempatan PMI Di Lapangan”. 

2.  Terdapat  “ CALL CENTER”  khusus menangani masalah Ketenagakerjaan dalam “Bahasa Indonesia”.

3.   PMI mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga.